PALANGKA RAYA – Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bukan sekadar pendataan rutin. Di Kalimantan Tengah, ini bisa menjadi penentu arah ekonomi—atau justru sumber kesalahan besar jika diabaikan.
Pengamat ekonomi Kalteng, Rawing Rambang, melontarkan peringatan tegas kepada pelaku usaha: jangan anggap remeh sensus ini.
“Kalau pelaku usaha tidak berpartisipasi atau memberikan data yang tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan keliru,” tegasnya.
Data Buruk = Kebijakan Salah Sasaran
Rawing menegaskan, banyak kebijakan ekonomi selama ini kerap tidak tepat sasaran—dan salah satu penyebab utamanya adalah data yang tidak akurat.
SE2026 menjadi momen krusial untuk memperbaiki hal tersebut.
Namun jika pelaku usaha:
- Tidak jujur
- Tidak terbuka
- Atau bahkan menolak didata
maka dampaknya bukan hanya administratif—
tapi bisa merusak arah kebijakan ekonomi daerah.
UMKM Bisa Jadi Korban Jika Data Tidak Valid
Sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru paling berisiko terdampak jika data tidak sesuai kondisi lapangan.
Akibatnya:
- Bantuan tidak tepat sasaran
- Program pembinaan meleset
- Peluang pengembangan usaha hilang
Ironisnya, kesalahan itu bisa berawal dari satu hal sederhana: data yang tidak jujur.
Bukan Sekadar Sensus, Ini “Peta Masa Depan” Ekonomi
SE2026 akan digunakan pemerintah sebagai dasar menyusun:
- Kebijakan ekonomi
- Strategi investasi
- Program pemberdayaan usaha
Artinya, sensus ini adalah peta masa depan ekonomi daerah.
Jika petanya salah, maka arah pembangunan juga akan salah.
Rawing: Jangan Sampai Pelaku Usaha Jadi Penyebab Kegagalan
Rawing menegaskan, tanggung jawab tidak hanya ada di pemerintah atau BPS, tetapi juga di pelaku usaha itu sendiri.
“Partisipasi aktif dan keterbukaan pelaku usaha sangat menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, sikap abai justru akan berbalik merugikan pelaku usaha dalam jangka panjang.
Pilihan Ada di Pelaku Usaha
Kini, pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan:
- Berpartisipasi aktif → data akurat → kebijakan tepat → usaha berkembang
- Abai atau tidak jujur → data bias → kebijakan salah → usaha stagnan
SE2026 bukan sekadar kewajiban administratif.
Ini adalah penentu arah ekonomi Kalteng ke depan.
Dan jika gagal,
bukan hanya pemerintah yang disalahkan—
pelaku usaha juga ikut bertanggung jawab.
