Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem mitigasi yang terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalkan dampak berbagai potensi bencana yang kerap mengancam wilayah Kalimantan Tengah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga bencana hidrometeorologi lainnya.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam berbagai program penguatan kesiapsiagaan yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sinergi dinilai menjadi faktor penting agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada saat kondisi darurat, tetapi juga dimulai sejak tahap pencegahan dan mitigasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas menghadapi risiko bencana.
“Ketangguhan daerah terhadap bencana tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.
Menurut dia, perubahan iklim telah meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah terus mendorong setiap daerah untuk memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik melalui perencanaan, edukasi, dan penguatan kelembagaan.
Selain memperkuat koordinasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga meningkatkan kemampuan personel melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Program tersebut bertujuan membekali petugas dengan keterampilan dalam melakukan kaji cepat, penanganan pengungsi, distribusi logistik, hingga koordinasi lintas instansi ketika terjadi keadaan darurat.
Ahmad Toyib menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam mempercepat respons saat bencana terjadi.
“Koordinasi yang baik harus didukung sumber daya manusia yang kompeten sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu,” katanya.
Pemerintah daerah juga terus mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Warga didorong untuk berperan aktif melalui pembentukan komunitas siaga, peningkatan literasi kebencanaan, serta penyusunan rencana evakuasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek penanganan bencana, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Kalimantan Tengah memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap sejumlah ancaman bencana, terutama saat memasuki musim kemarau maupun musim hujan. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan sejak dini menjadi prioritas agar potensi kerugian jiwa maupun material dapat ditekan semaksimal mungkin.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai kementerian maupun lembaga terkait untuk memastikan dukungan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat apabila diperlukan.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu serta mewujudkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
