Palangka Raya – Insiden putusnya salah satu ruas Jalan Trans Kalimantan kembali menjadi sorotan. DPRD Kalimantan Tengah mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) tidak hanya menangani titik yang mengalami kerusakan, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah guna mencegah kejadian serupa terulang.
Insiden jalan putus tersebut dinilai menjadi peringatan serius bahwa kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah membutuhkan evaluasi secara menyeluruh. Selain memperbaiki lokasi yang terdampak, DPRD menilai langkah preventif jauh lebih penting agar kerusakan pada ruas lain dapat dideteksi sejak dini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, BPJN perlu melakukan inspeksi teknis terhadap seluruh ruas Trans Kalimantan, terutama titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat kondisi tanah, beban kendaraan, maupun faktor cuaca.
“Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, jangan hanya fokus pada titik yang putus. Kita ingin memastikan ruas Trans Kalimantan benar-benar aman dilalui masyarakat,” ujar Sirajul Rahman.
Ia menilai, jalan nasional merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Ketika salah satu ruas mengalami kerusakan berat atau bahkan putus, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga mengganggu distribusi logistik, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan masyarakat.
Sirajul mengingatkan bahwa sejumlah ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah sebelumnya juga telah menjadi perhatian DPRD karena mengalami kerusakan cukup serius. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai lebih efektif dibandingkan hanya melakukan penanganan setelah muncul kerusakan.
“Kita tidak ingin setiap kali ada kejadian baru dilakukan perbaikan. Yang diperlukan adalah langkah antisipasi melalui pemeriksaan menyeluruh sehingga potensi kerusakan dapat diketahui lebih awal,” katanya.
Selain meminta audit teknis terhadap kondisi jalan, DPRD juga mendorong BPJN memperkuat sistem pemeliharaan rutin. Menurut Sirajul, pemeliharaan berkala akan memperpanjang usia jalan sekaligus mengurangi risiko kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis harus diperkuat agar penanganan infrastruktur berlangsung lebih cepat ketika ditemukan kerusakan di lapangan. Dengan sinergi tersebut, proses perbaikan diharapkan tidak berlarut-larut sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Permintaan DPRD tersebut juga sejalan dengan perhatian legislatif terhadap kondisi berbagai ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah yang selama ini menjadi jalur utama pengangkutan hasil perkebunan, pertambangan, serta kebutuhan pokok masyarakat. Infrastruktur yang andal dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi daerah.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
