PALANGKA RAYA – Pemerintahan Desa Kalimantan Tengah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mempercepat pembangunan hingga ke pelosok. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak lahir dari kantor pemerintahan semata, melainkan berawal dari desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 saya nyatakan secara resmi dibuka,” ujar Agustiar Sabran di hadapan ribuan peserta rakor.
Dalam sambutannya, Agustiar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kalimantan Tengah sangat bergantung pada kekuatan pemerintahan desa dan kelurahan. Menurutnya, aparatur di tingkat paling bawah merupakan pihak yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga menjadi penentu keberhasilan berbagai program pemerintah.
“Kemajuan daerah tidak dimulai hanya dari kantor gubernur, tidak pula dari kantor bupati atau wali kota, tetapi dari desa/kelurahan, sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan motor penggerak yang menentukan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Agustiar mengajak seluruh kepala desa, lurah, camat, hingga kepala daerah untuk bergerak dengan visi yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
“Saya meyakini, pembangunan daerah hanya akan berjalan dengan lebih cepat jika seluruh elemen bergerak satu tekad, satu tujuan, satu langkah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan memperkuat implementasi berbagai program strategis pemerintah, termasuk peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rakor tahun ini mengangkat tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera.”
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Ketua TP PKK Kalimantan Tengah Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, para bupati dan wali kota, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.
Sebanyak 136 camat, 139 lurah, dan 1.432 kepala desa dari seluruh Kalimantan Tengah turut mengikuti rakor yang menjadi forum konsolidasi pemerintahan terbesar di tingkat desa tahun ini.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ingin memastikan pemerintahan desa semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas aparatur desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat Pemerintahan Desa Kalimantan Tengah sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sejalan dengan program nasional serta Kartu Huma Betang Sejahtera.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
