Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sejumlah agenda penting yang dibahas dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan itu, Luhut didampingi anggota DEN, termasuk ekonom senior Chatib Basri dan Septian Hario Seto.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan teknologi pemerintahan digital (GovTech), hingga rencana penerapan sistem identitas digital tunggal atau digital single ID yang akan menjadi fondasi baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Luhut mengatakan pihaknya lebih dulu menyampaikan hasil survei independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Survei dilakukan pada sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak.
“Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik,” kata Luhut.
Menurut Luhut, hasil survei tersebut dilaporkan secara rinci kepada Presiden sebagai bahan evaluasi dan penguatan program prioritas pemerintah tersebut.
Selain membahas MBG, DEN juga memaparkan perkembangan GovTech Indonesia. Pemerintah saat ini tengah mempercepat integrasi layanan digital antarlembaga negara agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan transparan.
Luhut mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo akan semakin mengandalkan digitalisasi yang didukung kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Salah satu target utama adalah menghadirkan sistem digital single ID yang terintegrasi secara nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan sistem tersebut akan membantu pemerintah memastikan bantuan sosial dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah juga berencana mengubah pola subsidi dari berbasis barang menjadi langsung kepada penerima manfaat.
Menurut Luhut, penerapan identitas digital tunggal berpotensi menghemat anggaran negara sekaligus mengurangi kebocoran dalam penyaluran bantuan. Sistem itu juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi dan akurat.
Pertemuan antara Luhut, Chatib Basri, dan Presiden Prabowo menunjukkan fokus pemerintah pada transformasi digital dan peningkatan efektivitas program sosial. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat Indonesia.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
