Palangka Raya – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah. DPRD Kalimantan Tengah menilai rotasi pejabat yang dilakukan pemerintah bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih profesional.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menyampaikan apresiasinya terhadap pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (25/6/2026). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang diperlukan agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif.
Freddy menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan. Ia menilai proses tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat organisasi perangkat daerah.
“Mutasi ini merupakan sesuatu yang alami dan dilakukan demi peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap penempatan pejabat di sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurut Freddy, penunjukan Sutoyo di Bapenda serta dr. Suyuti Syamsul di BKAD merupakan keputusan yang tepat karena keduanya memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi dan memahami tata kelola pemerintahan.
“Penempatan Pak Sutoyo dan dr. Suyuti Syamsul menurut saya sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior dengan pengalaman dan kapasitas yang sudah terbukti,” katanya.
Freddy mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kalimantan Tengah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penurunan pendapatan daerah mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras mencari sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat.
Ia menilai peningkatan PAD harus dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan hingga mendorong inovasi dalam menggali potensi ekonomi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan pejabat baru nantinya tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dari keberhasilan meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Freddy berharap kepemimpinan baru di sektor keuangan mampu menghadirkan sistem pengelolaan anggaran yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Dengan pejabat yang baru, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, sekaligus mampu mendorong peningkatan PAD di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Harapan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat kualitas birokrasi melalui penempatan pejabat sesuai kompetensi. Dengan penguatan di sektor keuangan dan pendapatan daerah, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Eksplorasi konten lain dari Jurnalkalteng
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
