PALANGKA RAYA – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN setiap hari Jumat yang diterapkan Pemerintah Kota Palangka Raya memunculkan dua sisi: efisiensi energi di satu sisi, dan tantangan disiplin serta pengawasan di sisi lain.
Langkah ini diklaim sebagai strategi menekan konsumsi listrik dan bahan bakar di tengah tekanan global. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kontrol kinerja ASN di luar kantor—yang selama ini masih menjadi titik rawan birokrasi.
Wakil Wali Kota Achmad Zaini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas, melainkan bagian dari perubahan sistem kerja yang lebih modern.
“Ini bukan soal melonggarkan kerja, tapi mengubah cara kerja. Efisiensi energi jadi tujuan utama tanpa mengorbankan kinerja,” tegasnya.
Namun, di balik narasi efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem pengawasan ASN sudah cukup kuat untuk memastikan produktivitas tetap terjaga saat bekerja dari luar kantor?
Sejumlah pengamat menilai, tanpa sistem monitoring berbasis kinerja yang ketat, WFA justru berpotensi menurunkan disiplin kerja.
“Kalau tidak dikontrol dengan indikator yang jelas, WFA bisa berubah jadi ‘hari santai terselubung’ bagi ASN,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Pemerintah kota sendiri memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Skema kombinasi Work From Office (WFO) tetap diberlakukan, khususnya untuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pelayanan tetap prioritas. Tidak semua ASN WFA, ada pengaturan agar layanan tetap berjalan normal,” jelas Achmad Zaini.
Selain efisiensi listrik kantor, pengurangan mobilitas ASN disebut mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan. Namun, dampak riil kebijakan ini masih menunggu evaluasi jangka menengah.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi ujian transformasi digital birokrasi. Tanpa dukungan sistem kerja berbasis teknologi dan budaya kerja berbasis output, WFA berisiko hanya menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata.
“Kunci keberhasilan ada di disiplin dan sistem. Kalau dua itu lemah, tujuan efisiensi bisa tidak tercapai,” tambahnya.
Penerapan WFA tiap Jumat di Palangka Raya kini bukan sekadar kebijakan efisiensi, tetapi menjadi eksperimen besar: apakah birokrasi daerah siap bertransformasi menjadi lebih fleksibel, atau justru menghadapi tantangan baru dalam menjaga kinerja dan akuntabilitas.
