KUALA KURUN – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan kepada 10.591 penerima di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Program ini diklaim sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, namun di balik angka besar tersebut, muncul pertanyaan serius: apakah bantuan benar-benar tepat sasaran atau kembali tersandung masalah klasik data?
Bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari–Maret 2026.
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Gumas, Eigh Manto, menegaskan bahwa penyaluran dilakukan langsung ke masyarakat dengan proses verifikasi.
“Bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng,” ujarnya.
Distribusi Besar, Melibatkan Banyak Pihak
Penyaluran dilakukan oleh Perum Bulog dengan dukungan dinas terkait, pemerintah kecamatan hingga desa. Sistem distribusi dilakukan langsung ke penerima manfaat (PBP) disertai pendataan ulang.
“Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima, disertai pendataan dan verifikasi,” jelasnya.
Sebaran penerima tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah terbesar di:
- Kecamatan Kurun: 1.756 penerima
- Kecamatan Tewah: 1.738 penerima
- Kecamatan Rungan Hulu: 945 penerima
Data Investigasi: Lonjakan Penerima, Alarm Akurasi?
Jika ditarik ke belakang, jumlah penerima bantuan di Gumas mengalami lonjakan signifikan:
- 2025 (Juni–Juli): 2.191 penerima
- 2025 (Okt–Nov): 2.768 penerima
- 2026: 10.591 penerima
Lonjakan hampir 4 kali lipat dalam waktu kurang dari satu tahun ini memunculkan pertanyaan:
👉 Apakah kemiskinan meningkat drastis?
👉 Atau basis data penerima yang berubah signifikan?
Secara regulasi, penerima bantuan harus berasal dari data sosial ekonomi nasional (DTSEN) dan kategori masyarakat miskin atau rentan.
Namun dalam praktiknya, data inilah yang sering menjadi titik lemah.
Skala Nasional: Program Raksasa, Risiko Sistemik
Program ini bukan hanya di Gumas. Secara nasional, bantuan pangan menyasar lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sekitar Rp11,92 triliun.
Distribusi besar ini melibatkan:
- stok beras hingga 664,8 ribu ton
- minyak goreng 132,9 ribu kiloliter
Semakin besar program, semakin tinggi risiko:
- salah sasaran
- duplikasi penerima
- hingga kebocoran distribusi
Masalah Klasik: Data vs Realita Lapangan
Meski pemerintah menekankan verifikasi, fakta di lapangan sering berbeda:
- data tidak diperbarui secara berkala
- ketergantungan pada input desa
- minim validasi langsung ke warga
Akibatnya:
- warga mampu bisa masuk daftar
- warga miskin justru terlewat
Ini bukan masalah baru—tapi terus berulang.
Antara Bantuan dan Ketergantungan
Program ini memang bertujuan:
- menekan inflasi
- menjaga daya beli
- melindungi kelompok rentan
Namun secara jangka panjang, muncul kritik:
👉 apakah bansos menyelesaikan masalah?
👉 atau hanya memperpanjang ketergantungan?
Tanpa strategi pemberdayaan ekonomi, bansos berisiko menjadi:
rutinitas tahunan tanpa perubahan struktural.
Ujian Nyata: Transparansi dan Akuntabilitas
Keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah bantuan tetapi ketepatan penerima
Publik kini menuntut:
- data penerima terbuka
- mekanisme pengaduan jelas
- evaluasi pasca penyaluran
Tanpa itu, bansos hanya menjadi:
program besar di angka, lemah di dampak.
