KUALA KURUN – Langkah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melatih aparatur desa menggunakan aplikasi Prodeskel dipuji sebagai upaya digitalisasi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan krusial: apakah ini benar-benar perubahan sistem, atau hanya memindahkan masalah lama ke platform digital?
Program ini menyasar operator desa untuk menyusun profil desa berbasis data. Tapi realitas di lapangan sering kali jauh dari ideal.
Masalah Lama: Data Desa Sering Tidak Akurat
Selama ini, persoalan klasik desa bukan kekurangan aplikasi—melainkan kualitas data itu sendiri:
- data tidak diperbarui secara rutin
- angka tidak sesuai kondisi riil
- bahkan ada data “copy-paste” dari tahun sebelumnya
Digitalisasi tanpa perbaikan budaya kerja hanya akan menghasilkan data yang rapi, tapi tidak akurat.
“Masalah utama bukan di sistem, tapi pada validitas data yang diinput,” kata pengamat tata kelola desa.
Aparatur Dipaksa Digital, Tapi Siapkah?
Pelatihan Prodeskel memang penting, tetapi ada persoalan mendasar:
- tidak semua aparatur desa melek teknologi
- keterbatasan SDM di desa masih tinggi
- beban administrasi terus bertambah
Jika tidak diimbangi pendampingan berkelanjutan, program ini berisiko hanya menjadi formalitas.
“Pelatihan sekali tidak cukup, perlu pendampingan dan pengawasan,” menjadi catatan penting.
Risiko Besar: Data Salah, Kebijakan Melenceng
Data desa menjadi dasar:
- penyaluran bantuan
- perencanaan pembangunan
- hingga penentuan prioritas anggaran
Jika data tidak valid, maka dampaknya serius:
- bantuan tidak tepat sasaran
- program pembangunan salah arah
- potensi desa tidak tergali maksimal
Kesalahan data = kesalahan kebijakan.
Transparansi atau Sekadar Administrasi?
Pemerintah menyebut Prodeskel sebagai alat transparansi. Namun transparansi hanya terjadi jika:
- data terbuka untuk publik
- mudah diakses
- dan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan
Tanpa itu, Prodeskel hanya menjadi:
“administrasi digital tanpa kontrol publik.”
Ujian Nyata: Konsistensi, Bukan Seremoni
Pelatihan ini baru langkah awal. Yang lebih penting:
- apakah desa rutin update data?
- apakah ada evaluasi berkala?
- apakah ada sanksi jika data tidak valid?
Tanpa pengawasan, program ini berisiko menjadi:
sekadar proyek pelaporan, bukan alat perubahan.
