KUALA KURUN – DPRD Kabupaten Gunung Mas akhirnya membuka “rapor merah” terhadap kinerja pemerintah daerah melalui catatan strategis LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna, dewan tidak hanya memberi rekomendasi, tetapi juga menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam pengelolaan daerah.
Juru Bicara DPRD Gumas, Herda, menegaskan bahwa rekomendasi disusun secara komprehensif lintas sektor.
“Kami menyampaikan rekomendasi dalam bentuk catatan strategis yang meliputi delapan bidang,” ujarnya.
PAD Jauh dari Target, Alarm Serius Kemandirian Daerah
Sorotan paling tajam datang dari sektor pendapatan daerah.
Dari target PAD sebesar Rp111,6 miliar, realisasi hanya mencapai Rp77,7 miliar atau 69,59 persen.
Angka ini menunjukkan:
- potensi daerah belum tergarap maksimal
- ketergantungan pada dana pusat masih tinggi
DPRD pun mendesak:
- optimalisasi pajak dan retribusi
- peningkatan kepatuhan wajib pajak
- evaluasi kebijakan pendapatan
Ini bukan sekadar angka, tapi indikator lemahnya kemandirian fiskal.
Anggaran Besar, Serapan Masih Jadi Masalah Klasik
Selain pendapatan, DPRD juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum optimal.
Beberapa catatan penting:
- perencanaan belum maksimal
- serapan anggaran masih rendah di sejumlah OPD
- prioritas pembangunan belum sepenuhnya berdampak langsung
DPRD meminta evaluasi terhadap perangkat daerah dengan serapan rendah.
Ini mengindikasikan masalah lama:
Anggaran ada, tapi tidak terserap optimal.
Disiplin ASN Jadi Sorotan Keras
DPRD secara terbuka menyoroti kinerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya terkait disiplin dan pembinaan.
Rekomendasi yang disampaikan:
- penegakan disiplin ASN secara tegas
- peningkatan pengawasan oleh atasan
- pembinaan berkelanjutan
Ini menunjukkan bahwa persoalan SDM birokrasi masih menjadi titik lemah.
Pendidikan dan Infrastruktur Belum Merata
Di sektor pelayanan publik, DPRD menilai masih ada ketimpangan:
Pendidikan:
- pengawasan guru perlu ditingkatkan
- pemerataan sarana dan prasarana belum optimal
Infrastruktur:
- harus diprioritaskan pada kebutuhan langsung masyarakat
Artinya, pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah desa/kelurahan.
Pertanian dan Ketahanan Pangan: Belum Maksimal
DPRD juga menyoroti sektor strategis:
- program pertanian perlu dioptimalkan
- cetak sawah didorong untuk kemandirian pangan
“Pemerintah daerah diharap mengoptimalkan program pertanian,” demikian catatan DPRD.
Padahal sektor ini menjadi kunci stabilitas ekonomi daerah.
Investigasi: Kontras dengan Klaim Kinerja Positif
Menariknya, dalam laporan sebelumnya, pemerintah daerah menyebut kinerja 2025 menunjukkan tren positif, termasuk:
- pendapatan daerah mencapai 87,93% dari target
- IPM meningkat
- kemiskinan turun ke 5,48%
Namun DPRD justru menemukan:
- PAD rendah
- serapan anggaran bermasalah
- disiplin ASN lemah
Ada gap antara laporan kinerja dan realitas evaluasi legislatif.
Masalah Utama: Sistem atau Eksekusi?
Dari catatan DPRD, terlihat pola berulang:
- potensi daerah ada → belum tergarap
- anggaran tersedia → belum optimal digunakan
- program berjalan → belum maksimal dampaknya
Ujian Transparansi Pemerintah Daerah
DPRD juga menekankan pentingnya:
- transparansi kebijakan
- koordinasi antar OPD
- tindak lanjut rekomendasi sebelumnya
“Penting meningkatkan transparansi dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD,” tegasnya.
Tanpa itu, evaluasi tahunan hanya akan menjadi:
ritual formal tanpa perubahan nyata.
Catatan DPRD Gumas terhadap LKPJ 2025 bukan sekadar evaluasi rutin.
Ini adalah peringatan keras terhadap kinerja pemerintah daerah.
PAD rendah, serapan anggaran lemah, disiplin ASN bermasalah—
semuanya menunjukkan satu hal: masih banyak pekerjaan rumah.
