Jejak Perdamaian dari Pedalaman Borneo: Perjanjian Tumbang Anoi Mengakhiri Tradisi Perang Antar Dayak

Di tepian Sungai Kahayan Hulu, suasana Desa Tumbang Anoi tampak tenang. Hutan lebat mengelilingi kampung tua di pedalaman Kalimantan Tengah itu. Namun lebih dari seabad lalu, wilayah ini menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah masyarakat Dayak di Pulau Borneo.

Perjanjian atau Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 menjadi tonggak penting berakhirnya tradisi perang antar sub-suku Dayak dan praktik mengayau atau memenggal kepala musuh. Pertemuan besar itu mempertemukan ratusan tokoh adat dari berbagai wilayah Kalimantan di rumah betang milik Damang Batu, tokoh Dayak Ot Danum yang dikenal disegani pada masanya.

Menurut catatan sejarah, rapat damai tersebut berlangsung selama berbulan-bulan dan dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 152 sub-suku Dayak yang datang dari wilayah yang kini masuk Indonesia, Malaysia, hingga Brunei Darussalam.

“Rapat itu menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian sesama suku Dayak dan tradisi mengayau,” demikian tercatat dalam sejarah Rapat Damai Tumbang Anoi.

Di lokasi yang kini masih menyimpan jejak sejarah itu, masyarakat setempat meyakini keputusan damai tersebut menjadi awal persatuan masyarakat Dayak lintas wilayah. Sebelum perdamaian tercapai, konflik antar kelompok kerap dipicu sengketa wilayah, balas dendam keluarga, hingga perebutan sumber daya alam seperti getah nyatu di perbatasan sungai Kahayan dan Mahakam.

Dalam hasil rapat damai itu, para pemimpin adat sepakat menghentikan perang antar kampung, menghapus tradisi balas dendam, menghentikan perbudakan, serta menyeragamkan sebagian hukum adat Dayak. Kesepakatan tersebut juga memperkuat posisi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Dayak kala itu.

Damang Batu menjadi sosok sentral dalam pertemuan bersejarah tersebut. Ia disebut rela mengorbankan tenaga dan harta untuk menyiapkan logistik serta mengundang para kepala suku dari seluruh penjuru Borneo. Dalam berbagai catatan sejarah, Tumbang Anoi dipilih karena letaknya dianggap strategis dan berada di tengah jalur pertemuan masyarakat pedalaman.

Namun, sejarah Perjanjian Tumbang Anoi juga menyisakan perdebatan. Sejumlah peneliti menilai perdamaian itu tidak lepas dari kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin memperkuat pengaruhnya di Kalimantan. Salah satu poin kesepakatan bahkan meminta masyarakat Dayak menghentikan permusuhan terhadap pemerintah kolonial.

Meski demikian, bagi masyarakat Dayak, Perjanjian Tumbang Anoi tetap dikenang sebagai simbol persatuan dan perdamaian besar di tanah Borneo. Hingga kini, nama Tumbang Anoi masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat adat sebagai tempat lahirnya kesepakatan damai yang mengakhiri era pertumpahan darah antar sesama Dayak.