Palangka Raya — DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah kota tidak setengah langkah menghadapi tekanan harga pascakenaikan BBM non-subsidi. Dua instrumen dinilai krusial: perluasan pasar murah dan pengawasan ketat distribusi BBM, terutama solar untuk logistik.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menegaskan kebijakan harus simultan agar efektif menahan laju inflasi daerah.
“Perluasan pasar murah harus dilakukan, titiknya ditambah agar menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga energi langsung mendorong ongkos distribusi. Tanpa intervensi cepat, kenaikan tersebut akan diteruskan ke harga pangan dan kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
DPRD menilai pasar murah berfungsi sebagai penyangga jangka pendek untuk menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Namun, efeknya akan terbatas jika distribusi BBM subsidi tidak terkendali.
“Pengawasan BBM subsidi, khususnya solar untuk angkutan barang, harus diperketat agar distribusi sembako tidak terganggu,” kata Sri Ani.
Ia mengingatkan potensi penyimpangan distribusi BBM dapat memperburuk kondisi: pasokan tersendat, biaya logistik melonjak, dan harga di pasar makin tidak stabil.
“Angkutan barang harus dipastikan mendapatkan solar subsidi sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
DPRD menekankan, kombinasi intervensi harga melalui pasar murah dan disiplin distribusi energi merupakan kunci menjaga daya beli sekaligus stabilitas pasokan di tengah tekanan biaya energi yang meningkat.
