Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah menegaskan peringatan Hari Kartini 2026 tidak boleh berhenti pada seremoni. Fokus diarahkan pada penguatan kemandirian perempuan melalui akses konkret terhadap ekonomi, pelatihan, dan pembiayaan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menilai kesenjangan bukan lagi pada ruang, melainkan pada kualitas akses dan keberlanjutan program.
“Semangat Kartini harus diwujudkan dalam program nyata yang membuat perempuan mandiri dan berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
DPRD menyoroti perempuan, khususnya pelaku UMKM, masih menghadapi kendala klasik: akses permodalan terbatas, literasi usaha rendah, serta minimnya pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini dinilai menghambat kontribusi optimal perempuan terhadap ekonomi daerah.
“Pemberdayaan tidak cukup dengan pelatihan, tetapi harus diikuti akses modal dan pendampingan agar usaha mereka berkembang,” tegasnya.
Secara terukur, DPRD mendorong tiga prioritas kebijakan: perluasan akses pembiayaan inklusif, penguatan kapasitas melalui pelatihan berbasis pasar, serta integrasi program lintas sektor agar tidak berjalan parsial.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas—mulai dari peningkatan jumlah perempuan pelaku usaha aktif, pertumbuhan omzet UMKM perempuan, hingga kontribusi terhadap ekonomi lokal.
“Harus ada ukuran keberhasilan yang jelas, agar pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi program seremonial,” kata Kamayanti.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong perempuan untuk lebih proaktif memanfaatkan peluang yang ada, termasuk di sektor digital dan ekonomi kreatif yang terus berkembang.
“Perempuan harus berani mengambil peran dan meningkatkan kapasitas diri agar tidak tertinggal dalam persaingan,” pungkasnya.
DPRD menilai, tanpa pendekatan berbasis hasil dan keberlanjutan, agenda pemberdayaan perempuan berisiko stagnan—padahal perannya krusial dalam memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan daerah.
