Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah menekan pemerintah pusat agar tidak abai terhadap kerusakan jalan nasional di wilayah tersebut. Infrastruktur yang rusak dinilai sudah pada tahap mengganggu mobilitas warga dan menahan laju ekonomi daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, menyebut keluhan masyarakat terus meningkat, terutama pada ruas-ruas vital yang menjadi satu-satunya akses antarwilayah.
“Pemerintah pusat kami harapkan memberi pelayanan terbaik, terutama menangani jalan yang menjadi satu-satunya akses antardaerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan jalan rusak bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut akses ekonomi, distribusi logistik, hingga pelayanan publik. Kerusakan yang terjadi di sejumlah kawasan—mulai dari DAS Barito hingga wilayah Kotawaringin—dinilai membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah pusat.
Menurutnya, status jalan nasional membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan intervensi, sehingga peran kementerian terkait menjadi krusial.
“Kalau jalan lancar dan baik, maka pelayanan juga baik,” katanya.
DPRD juga menyoroti urgensi percepatan penanganan, mengingat kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan bergantung pada konektivitas darat sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi.
“Percepatan penanganan jalan rusak menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa intervensi cepat dari pusat, risiko terhambatnya distribusi barang dan meningkatnya biaya logistik akan semakin besar—yang pada akhirnya membebani masyarakat secara langsung.
DPRD mendorong pemerintah pusat menjadikan perbaikan jalan nasional di Kalteng sebagai prioritas, guna menjaga konektivitas wilayah sekaligus memastikan pemerataan pembangunan tetap berjalan.
