Kondisi infrastruktur di Katingan Hulu kembali memicu tekanan publik. Jalan utama yang menghubungkan wilayah pedalaman dilaporkan rusak berat dan nyaris tak layak dilalui—menghambat mobilitas warga sekaligus memukul aktivitas ekonomi.
DPRD Kalimantan Tengah merespons cepat. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Driver dan warga Katingan Hulu.
“Kami menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan… DPRD akan mengawal dan mendorong agar ini segera ditindaklanjuti,” tegas Arton.
Kerusakan jalan tidak hanya soal akses transportasi. Warga menegaskan dampaknya sudah meluas ke sektor vital:
“Kondisi jalan saat ini sudah sangat memprihatinkan dan perlu penanganan serius,” kata koordinator aksi, Candra Wardana.
Kerusakan ini disebut mengganggu:
- Distribusi barang dan aktivitas ekonomi
- Akses pendidikan
- Layanan kesehatan masyarakat pedalaman
Dengan kata lain, persoalan jalan telah berubah menjadi krisis layanan dasar.
Aliansi masyarakat menyampaikan tuntutan konkret, bukan sekadar keluhan:
- Perbaikan jalan dan jembatan ruas Tumbang Paku–Tumbang Sanamang
- Penanganan darurat dengan alat berat
- Usulan jalan penghubung ke Kalimantan Barat
- Perawatan rutin minimal bulanan
- Pengawalan DPRD hingga ke pemerintah pusat
Mereka bahkan memberi batas waktu respons pemerintah—indikasi meningkatnya frustrasi publik.
DPRD Kalteng memastikan isu ini tidak berhenti di forum daerah.
DPRD akan membawa persoalan ini ke pembahasan resmi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Langkah ini menegaskan bahwa penanganan tidak bisa parsial, melainkan membutuhkan intervensi lintas level pemerintahan.
Kasus Katingan Hulu kembali membuka jurang ketimpangan pembangunan wilayah. Infrastruktur dasar di pedalaman masih tertinggal, sementara tekanan kebutuhan masyarakat terus meningkat.
