Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat pembangunan sanitasi periode 2026–2027 dengan strategi ganda: menaikkan target capaian sekaligus membuka keran pendanaan alternatif. Kebijakan ini menegaskan sanitasi sebagai isu strategis, bukan lagi program pelengkap.
Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, melalui Kepala Bidang Infraswil Bapperida Provinsi Kalteng, Yohanna Endang.
“Sumber pendanaan sektor sanitasi tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, tetapi juga perlu didorong dari berbagai sumber lain,” ujar Yohanna Endang mewakili Pj. Sekda Linae Victoria Aden.
Dalam RPJMD 2025–2029, Pemprov menargetkan akses sanitasi aman rumah tangga naik dari 13,37 persen (2026) menjadi 15,58 persen (2027).
Sektor persampahan juga dipacu:
- Pengumpulan sampah: 38,5% → 39%
- Pengolahan sampah: 10,25% → 13,5%
Kenaikan target ini menunjukkan tekanan kinerja yang lebih tinggi bagi kabupaten/kota dalam mengejar layanan sanitasi yang layak dan merata.
Pemprov mendorong optimalisasi berbagai sumber pembiayaan non-konvensional, antara lain:
- Dana desa
- CSR perusahaan
- ZISWAF
- Skema pembiayaan lainnya
Pendekatan ini menandai pergeseran dari ketergantungan anggaran pemerintah menuju model kolaboratif lintas sektor.
Selain pendanaan, keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi dan kesiapan sistem.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha,” tegas Yohanna.
Seluruh daerah juga diminta memperbarui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan melakukan kajian EHRA sebagai dasar perencanaan berbasis data.
Fokus pembangunan kini bergeser ke layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berdampak langsung—termasuk penurunan stunting dan peningkatan kesehatan lingkungan.
