PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai memfinalkan skema Kredit UMKM HAGUET 2026 dengan pendekatan baru: memperluas akses modal, tetapi dengan kontrol risiko yang lebih ketat. Program ini diposisikan bukan sekadar bantuan pembiayaan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis usaha mikro.
Rapat pematangan skema dipimpin Plt Asisten II Setda Kalteng, Darliansjah, dengan fokus pada sinkronisasi kebijakan, perbankan, dan lembaga penjamin agar penyaluran kredit tidak lagi bermasalah seperti skema sebelumnya.
“Program ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mitigasi risiko yang baik, sehingga NPL dijaga di bawah 3 persen,” tegas Darliansjah.
Evaluasi menunjukkan pola penyaluran berbasis kelompok menjadi titik lemah karena memicu kredit macet. Karena itu, skema 2026 diarahkan langsung ke individu dengan rekam jejak usaha jelas.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalteng, Norhani, menegaskan perubahan ini krusial.
“Penyaluran kredit lebih tepat diberikan kepada individu… yang telah berjalan minimal 6 sampai 12 bulan,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus memperketat seleksi debitur, dengan verifikasi berlapis dari dinas teknis, perbankan, hingga lembaga penjamin.
Pemprov menargetkan sekitar 3.000 pelaku UMKM sebagai penerima dengan plafon rata-rata Rp50 juta. Total penyaluran diproyeksikan mencapai Rp150 miliar, dengan subsidi bunga sekitar Rp4,5 miliar per tahun.
Skema ini juga mengusung konsep subsidi bunga dan risk sharing, di mana bunga kredit ditanggung bersama pemerintah dan bank, sehingga pelaku UMKM hanya membayar pokok pinjaman.
Di balik ambisi tersebut, pemerintah mengakui akar persoalan UMKM di Kalteng masih klasik: sulit mengakses kredit formal, keterbatasan agunan, hingga lemahnya pembukuan usaha.
“Intervensi tidak cukup hanya subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai pembiayaan hingga pendampingan,” kata Darliansjah.
Karena itu, skema HAGUET dilengkapi pendampingan usaha, penjaminan kredit hingga 70 persen, serta monitoring berbasis data untuk menekan risiko gagal bayar.
Bank Kalteng bersama Jamkrida akan menjadi filter utama dalam menilai kelayakan usaha. Pemerintah ingin memastikan ekspansi kredit tidak berujung lonjakan kredit bermasalah.
Skema ini juga membuka ruang pilot project dan penyusunan petunjuk teknis terintegrasi lintas instansi sebelum implementasi penuh.
Jika berjalan sesuai desain, program ini diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi hingga ratusan miliar rupiah dan memperluas lapangan kerja di sektor riil.
Namun, kunci keberhasilan tetap pada dua hal: ketepatan sasaran dan disiplin pengembalian kredit.
