Pemeriksaan ini disebut terkait dugaan maladministrasi hingga aliran dana dari kerja sama sejumlah koperasi dengan perusahaan, yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.
“Penyidik menanyakan secara umum terkait tugas dan fungsi… khususnya koperasi dan perkebunan,” ungkap salah satu pimpinan DPRD usai pemeriksaan.
Proses pemeriksaan berlangsung tanpa keterangan resmi yang jelas kepada publik. Sejumlah pimpinan DPRD yang keluar dari ruang pemeriksaan memilih irit bicara saat dicegat wartawan.
“Kada nyaman di sini, besok-besok saja,” ujar salah satu wakil ketua singkat saat dimintai keterangan.
Sikap tertutup ini memicu tanda tanya, mengingat kasus yang diselidiki menyangkut dugaan gratifikasi dan relasi antara lembaga legislatif dengan pihak koperasi serta perusahaan.
Pemeriksaan disebut merupakan kelanjutan dari dugaan maladministrasi atas rekomendasi DPRD Kotim kepada koperasi untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam proses tersebut, muncul dugaan adanya aliran dana yang mengarah ke unsur pimpinan.
Namun hingga kini, aparat belum membuka secara rinci konstruksi perkara, termasuk siapa saja pihak yang berpotensi terlibat.
Setelah sebelumnya tertutup, salah satu wakil ketua DPRD mulai memberikan keterangan, meski masih terbatas pada klarifikasi peran dan fungsi kelembagaan.
Ia menegaskan kehadirannya dalam pemeriksaan sebagai bentuk kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan.
“Saya menjawab apa adanya, sesuai yang saya ketahui,” tegasnya.
Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk unsur legislatif. Pemeriksaan ini menjadi indikasi bahwa penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di DPRD Kotim masih berkembang dan berpotensi meluas.
Di tengah minimnya transparansi, publik menunggu kejelasan arah penanganan kasus yang menyentuh institusi legislatif tersebut—terutama terkait dugaan praktik yang beririsan dengan kepentingan ekonomi dan kebijakan daerah.
