Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kebijakan efisiensi anggaran bukan bentuk pemangkasan layanan, melainkan strategi penajaman belanja agar lebih tepat sasaran. Fokus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, meluruskan isu yang berkembang terkait penolakan anggaran tertentu. Ia menegaskan, langkah yang diambil murni bagian dari penyesuaian fiskal di tengah kebijakan efisiensi.
“Sekarang kan lagi efisiensi, jadi kita harus melihat mana yang menjadi prioritas. Bukan berarti ada penolakan,” ujarnya.
Menurutnya, arah kebijakan gubernur jelas: seluruh perangkat daerah diminta menahan belanja yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Yang diutamakan adalah kebutuhan masyarakat, bukan hal-hal yang sifatnya sekunder,” tegasnya.
Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan program berbasis nilai lokal seperti Huma Betang, yang menitikberatkan pada pembangunan sosial dan kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah.
Kebijakan ini sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang menuntut penyesuaian belanja. Pemerintah memilih memangkas pos non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan administratif, sambil menjaga sektor vital seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan.
“Lebih baik kita fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tandas Linae.
Langkah efisiensi ini menandai pergeseran pendekatan anggaran Pemprov Kalteng: dari belanja rutin ke belanja berdampak. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran langsung menyentuh kepentingan publik, sekaligus menjaga stabilitas pembangunan daerah.
