Palangka Raya – Pembunuhan satu keluarga di perbatasan Kalimantan Tengah–Kalimantan Timur berkembang menjadi isu nasional. DPR RI melalui Komisi III menilai kasus ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan indikasi kuat konflik agraria yang gagal diselesaikan.
Peristiwa berdarah terjadi di Desa Benangin II, Kabupaten Barito Utara. Lima korban dari satu keluarga tewas setelah diserang secara brutal, bahkan lokasi kejadian dilaporkan turut dibakar.
Informasi lapangan menunjukkan, konflik lama terkait lahan dan pekerjaan menjadi latar belakang utama yang memicu aksi kekerasan tersebut.
DPR menegaskan, eskalasi sengketa lahan yang tidak tertangani telah berulang kali berubah menjadi konflik terbuka di berbagai daerah.
“Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, ada akar konflik agraria yang harus diusut,” tegas perwakilan Komisi III DPR.
Dugaan ini diperkuat oleh temuan awal yang menyebut sengketa lahan antara korban dan pelaku menjadi pemicu utama tragedi.
Komisi III menyoroti lemahnya penyelesaian konflik agraria yang selama ini berlarut tanpa kepastian hukum. DPR menilai negara belum hadir secara efektif dalam mencegah konflik horizontal yang berujung kekerasan.
“Konflik agraria yang dibiarkan berlarut berpotensi menimbulkan korban jiwa,” kata anggota DPR.
Menurut DPR, pendekatan hukum semata tidak cukup. Diperlukan langkah struktural melalui reforma agraria yang menyasar ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih izin di lapangan.
Selain menyoroti akar masalah, DPR mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini hingga ke motif dan aktor intelektual di baliknya. Penanganan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.
Kasus ini juga membuka kemungkinan adanya konflik terorganisir, mengingat pola serangan yang terencana dan brutal.
“Penegakan hukum harus transparan dan menyentuh semua pihak yang terlibat,” tegas Komisi III.
Tragedi ini mempertegas bahwa konflik agraria masih menjadi persoalan kronis di Indonesia, khususnya di wilayah dengan aktivitas kehutanan dan perkebunan.
Tanpa pembenahan serius, DPR memperingatkan potensi konflik serupa akan terus berulang dengan skala yang lebih besar dan korban lebih banyak.
Peristiwa di Barito Utara kini menjadi ujian bagi pemerintah: apakah mampu menyelesaikan akar konflik, atau kembali membiarkan kekerasan menjadi siklus yang berulang.
