Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan kelas pekerja di berbagai belahan dunia. Momentum ini berakar dari aksi buruh pada akhir abad ke-19 yang menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam sehari—sebuah tuntutan yang saat itu dianggap radikal, tetapi kini menjadi standar global.
Seiring waktu, Hari Buruh berkembang menjadi simbol solidaritas pekerja sekaligus refleksi atas hubungan antara tenaga kerja, negara, dan dunia usaha. Di Indonesia, penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional sejak 2013 menandai pengakuan formal negara terhadap peran buruh dalam pembangunan ekonomi.
Namun, pengakuan simbolik tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pekerja saat ini.
Dalam praktiknya, isu klasik seperti upah, jaminan sosial, dan kepastian kerja masih menjadi perhatian. Kenaikan upah minimum, misalnya, kerap tidak diikuti dengan peningkatan daya beli secara signifikan. Di sisi lain, sistem kerja kontrak dan alih daya masih menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian pekerja.
Perubahan lanskap ekonomi juga menghadirkan tantangan baru. Digitalisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis platform melahirkan jenis pekerjaan yang lebih fleksibel, tetapi sering kali berada di luar kerangka perlindungan ketenagakerjaan konvensional. Pekerja informal, termasuk pengemudi layanan daring dan pekerja lepas digital, menghadapi risiko tanpa jaminan sosial yang memadai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan buruh tidak lagi terbatas pada hubungan kerja formal di sektor industri. Definisi buruh kini semakin luas, mencakup berbagai bentuk pekerjaan yang tidak selalu memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Dalam konteks tersebut, Hari Buruh tetap relevan sebagai ruang evaluasi. Negara dituntut memastikan regulasi yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja, sementara pelaku usaha diharapkan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan tenaga kerja.
Lebih dari itu, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh distribusi manfaat pembangunan yang adil.
Dengan demikian, Hari Buruh bukan sekadar peringatan historis, melainkan momentum untuk menilai kembali sejauh mana sistem ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan zaman. Selama masih ada kesenjangan antara hak dan realitas yang diterima pekerja, relevansi Hari Buruh akan tetap terjaga.
Oleh : Arya Ibrahim 2026
