Oleh: Darius Leka, S.H., M.H.~Praktisi Hukum & Pemerhati Agraria
OPINI HUKUM – Bayangkan Anda terbangun di suatu pagi, berdiri di atas tanah warisan leluhur yang telah Anda jaga puluhan tahun, hanya untuk menemukan sepucuk surat panggilan atau klaim dari pihak asing yang menyatakan bahwa tanah tersebut kini sah milik mereka secara hukum. Lebih mengejutkan lagi, mereka memegang Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan resmi oleh Kantor Pertanahan, sementara Anda merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan hak tersebut kepada siapa pun.
Fenomena “Sertipikat Ganda” atau pencaplokan lahan melalui jalur administratif adalah mimpi buruk nyata bagi jutaan masyarakat Indonesia. Di tengah masifnya reforma agraria, celah birokrasi dan permainan oknum—yang sering kita sebut “Mafia Tanah”—masih menjadi momok menakutkan. Sebagai advokat, saya seringkali menemui klien yang datang dalam kondisi putus asa, merasa kalah sebelum berperang karena melawan secarik kertas sakti bernama Sertipikat.
Namun, hukum Indonesia tidaklah buta. Sertipikat bukanlah “kitab suci” yang tidak bisa diubah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun bukan mutlak. Artinya, selama bisa dibuktikan sebaliknya, sertipikat tersebut dapat dibatalkan.
Berikut adalah langkah-langkah hukum komprehensif, terarah, dan efektif untuk merebut kembali hak Anda yang terampas.
Pertama, Jalur Administratif. Permohonan Pembatalan ke ATR/BPN
Langkah pertama yang paling efisien secara birokrasi adalah mengajukan permohonan pembatalan sertipikat langsung ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian ATR/BPN.
Dasar hukumnya adalah
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam aturan ini, negara memberikan ruang untuk membatalkan produk administrasi jika ditemukan “Cacat Hukum Administratif”.
Cacat hukum administratif meliputi:
1. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran atau pengumuman (data fisik).
2. Kesalahan dalam penunjukan batas tanah.
3. Terdapat tumpang tindih hak (sertipikat ganda).
“Masyarakat harus proaktif melaporkan ke BPN jika menemukan adanya cacat prosedur. Jika terbukti ada kesalahan administratif dalam penerbitannya, BPN memiliki kewenangan untuk membatalkan sertipikat tersebut secara mandiri tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang inkrah, meski dalam praktiknya BPN seringkali bersikap pasif jika kasusnya sudah masuk ranah sengketa berat.”
Kedua, Jalur PTUN. Menguji Keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
Jika BPN enggan membatalkan sertipikat tersebut, Anda dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fokus di sini bukanlah tentang siapa yang paling berhak atas tanah, melainkan apakah prosedur penerbitan sertipikat tersebut oleh BPN sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?
Pasal yang Berlaku:
UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Penting bahwa Anda harus memperhatikan tenggat waktu (daluwarsa) gugatan, yakni 90 hari sejak diketahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut (sertipikat tersebut). Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi terbaru memberikan kelonggaran jika penggugat baru mengetahui adanya sertipikat tersebut setelah sekian lama.
Ketiga, Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri. Menentukan “Siapa yang Berhak”
Ini adalah “perang” yang sesungguhnya. Jika jalur PTUN menguji aspek administratif, maka Pengadilan Negeri (PN) menguji aspek kepemilikan (hak perdata).
Anda bisa menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 BW (KUHPerdata).
Strategi hukumnya adalah:
Anda harus membuktikan bahwa dasar kepemilikan mereka (misalnya Akta Jual Beli/AJB) adalah palsu atau mengandung unsur penipuan. Jika PN menyatakan AJB mereka tidak sah, maka sertipikat yang terbit di atasnya secara otomatis kehilangan dasar hukumnya.
Keempat, Jalur Pidana. Melaporkan Penyerobotan dan Pemalsuan Dokumen
Sertipikat tidak mungkin terbit tanpa dokumen pendukung seperti surat keterangan riwayat tanah, AJB, atau surat pernyataan tidak sengketa. Jika dokumen-dokumen ini dipalsukan, maka ini adalah ranah pidana.
Pasal yang berlaku adalah
1. Pasal 391–392 KUHP Nasional tentang Pemalsuan Surat.
2. Pasal 466 KUHP Nasional tentang Stellionaat (Penyerobotan Tanah).
3. Pasal 294 KUHP Nasional tentang Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Izin.
Laporan polisi adalah “senjata” untuk menekan lawan. Dalam banyak kasus, ketika oknum mafia tanah ditetapkan sebagai Tersangka, mereka cenderung lebih kooperatif untuk mengembalikan hak korban daripada menghadapi jeruji besi.
Apakah ada cara lain yang lebih efektif? Berdasarkan praktik hukum di lapangan, ada satu mekanisme yang sering terlupakan: Pengaduan melalui Satgas Anti-Mafia Tanah.
Kementerian ATR/BPN bersama POLRI dan Kejaksaan Agung memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus. Mekanisme ini jauh lebih efektif karena bersifat lintas sektoral. Jika Anda memiliki bukti kuat adanya kolusi antara oknum BPN dan mafia tanah, melaporkan melalui kanal Satgas Anti-Mafia Tanah dapat mempercepat proses pembatalan sertipikat tanpa harus melalui proses persidangan yang bertahun-tahun.
Tips praktis bagi masyarakat awam:
1. Gunakan Layanan “Sentuh Tanahku”. Pastikan lahan Anda terdaftar dan terpantau melalui aplikasi resmi BPN.
2. Pasang Plang Kepemilikan. Meski terlihat sederhana, secara hukum ini menunjukkan penguasaan fisik secara terbuka (te goeder trouw).
3. Jangan Biarkan Tanah Kosong. Manfaatkan tanah tersebut. Hukum Indonesia cenderung melindungi pihak yang menguasai tanah secara fisik dengan iktikad baik.
Negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjamin perlindungan hak atas tanah bagi setiap warga negara. Sertipikat yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, meskipun diterbitkan oleh instansi resmi, tetaplah sebuah “produk yang cacat”.
Jangan gentar. Jika tanah Anda disertipikatkan orang lain, langkah hukum yang paling efektif adalah gabungan antara tindakan administratif (BPN), tekanan pidana (Polisi), dan pengujian hak (Pengadilan). Keadilan mungkin berjalan lambat, tetapi ia tidak boleh berhenti di depan pintu mafia tanah.
Hukum ada untuk melindungi yang berhak, bukan yang sekadar memegang kertas. Salam Keadilan. (Red).
