Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mematangkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Proyek strategis nasional ini ditargetkan melindungi kawasan industri dan puluhan juta penduduk dari ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut.
Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2026), dengan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pemerintah menekankan percepatan perencanaan proyek, sekaligus memastikan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan terpenuhi secara menyeluruh.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan pembangunan tanggul laut raksasa memiliki peran vital. Proyek ini diproyeksikan melindungi sekitar 60 persen kawasan industri nasional serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah pesisir utara Jawa.
Ia menambahkan, pemerintah akan melibatkan perguruan tinggi dalam proyek tersebut melalui riset dan inovasi. Sejumlah penelitian yang telah diuji, termasuk di wilayah Demak dan Semarang, akan dijadikan dasar pengembangan teknologi konstruksi yang lebih efisien.
“Dosen dan peneliti yang selama ini mengembangkan kajian terkait akan dilibatkan langsung dalam tim pelaksana,” ujar Brian.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyebut proyek masih berada pada tahap perencanaan mendalam. Pemerintah tengah mengkaji berbagai aspek, terutama terkait konstruksi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Menurut Didit, pendekatan pembangunan juga akan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk pemanfaatan limbah sebagai bagian dari material konstruksi.
Pemerintah menegaskan, pembangunan giant sea wall tidak semata mengejar kecepatan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dinilai menjadi kunci agar proyek ini kuat secara teknis, tepat secara ekonomi, serta berkelanjutan bagi lingkungan.
Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu prioritas infrastruktur nasional dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, khususnya di kawasan pesisir utara Jawa yang padat aktivitas ekonomi dan penduduk.
