Lewati ke konten
PALANGKA RAYA – Realisasi pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah menunjukkan deviasi signifikan dari target. Dari lebih 400 unit yang direncanakan, hingga April 2026 baru 8 gerai yang berhasil diselesaikan.
Kondisi ini diakui langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, yang menyebut capaian tersebut jauh dari harapan dan berdampak pada lambatnya operasional koperasi di lapangan.
“Dari target 400 lebih gerai, yang baru selesai itu 8. Jadi memang cukup tertinggal,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kendala utama bukan pada kelembagaan koperasi, melainkan pada pembangunan fisik gerai yang berjalan lambat. Seluruh proses konstruksi saat ini ditangani pihak ketiga, yakni PT Agrinas.
Evaluasi rutin terus dilakukan untuk menekan keterlambatan progres, namun hingga kini percepatan belum menunjukkan hasil signifikan.
“Yang jadi persoalan sekarang itu pembangunan gerainya yang lambat, bukan kelembagaannya,” tegas Rahmawati.
Lambatnya pembangunan berdampak langsung terhadap operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Sejumlah koperasi yang telah terbentuk secara administratif belum dapat berjalan optimal karena belum memiliki fasilitas fisik pendukung.
Akibatnya, akses terhadap mitra usaha, distribusi barang, hingga penguatan ekonomi lokal ikut terhambat.
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa, dengan target lebih dari 400 gerai di Kalteng hingga 2026.
Namun dengan realisasi yang baru menyentuh dua digit, target tersebut kini berada dalam tekanan serius. Tanpa percepatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, program berisiko gagal mencapai milestone yang telah ditetapkan.
Pemprov Kalteng kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan, termasuk melalui evaluasi kontraktor, sinkronisasi lintas sektor, dan optimalisasi dukungan infrastruktur.
Jika tidak segera diatasi, keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada program koperasi, tetapi juga berpotensi menghambat agenda besar penguatan ekonomi berbasis desa di Kalimantan Tengah.
