Palangka Raya – Menjelang pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030, dinamika kampus mulai memanas. Sorotan tajam muncul terhadap beredarnya survei yang diduga tidak independen dan sarat kepentingan tertentu.
Sejumlah kalangan menilai hasil survei tersebut tidak netral dan cenderung mengarahkan opini publik. Bahkan, survei itu disebut berpotensi mendiskreditkan salah satu kandidat yang diperkirakan akan maju dalam kontestasi.
“Hasilnya terkesan mendiskreditkan salah satu kandidat,” demikian penilaian yang berkembang di kalangan civitas akademika.
Kritik juga mengarah pada metodologi dan tujuan survei yang dinilai tidak transparan. Dugaan kuat muncul bahwa survei tersebut merupakan “pesanan” untuk menggiring persepsi menjelang tahapan pemilihan.
“Metode dan tujuan survei dipertanyakan, diduga sarat kepentingan,” menjadi sorotan utama.
Di tengah polemik ini, tahapan pemilihan rektor mulai menjadi perhatian. Berdasarkan rencana, proses pemilihan Rektor UPR periode 2026–2030 diproyeksikan berlangsung pada Juli 2026, mengikuti tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan oleh senat universitas.
Kalangan kampus menilai momentum ini krusial dan menuntut proses yang transparan serta bebas intervensi.
“Pemilihan rektor harus berlandaskan integritas, rekam jejak, dan kapasitas akademik, bukan dibentuk oleh opini yang tidak kredibel,” tegas salah satu perwakilan civitas akademika.
Kontestasi diperkirakan semakin dinamis seiring mendekatnya jadwal pemilihan, dengan meningkatnya manuver dan pembentukan opini di ruang publik kampus.
