JAKARTA – Pagi itu, secarik kertas berwarna putih dengan kop berlambang Tribrata mendarat di meja ruang tamu seorang warga persis belakang kompleks rumah. Di sana tertulis jelas: Surat Panggilan. Bagi sebagian besar orang, menerima dokumen ini memicu debar jantung yang tak beraturan. Ada kecemasan, kebingungan, bahkan rasa takut meski merasa tak berbuat salah.
Namun, di era penegakan hukum modern Indonesia saat ini, ketakutan seharusnya berganti dengan pemahaman. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) pada 2 Januari 2026, wajah hukum kita mengalami transformasi signifikan menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih presisi.
Sebagai seorang Advokat, saya melihat masih banyak “jurang informasi” di tengah masyarakat. Banyak yang merasa harus datang seketika, bicara tanpa pendampingan, hingga terjebak dalam tekanan psikologis karena tidak tahu batas kewenangan penyidik.
Hal pertama yang harus dilakukan saat menerima panggilan bukanlah bersiap berangkat, melainkan meneliti. Dalam perspektif hukum, surat panggilan adalah dokumen administrasi yustisial yang harus memenuhi syarat formil.
Berdasarkan Pasal 131 UU Nomor 20 Tahun 2025, sebuah surat panggilan dinyatakan sah jika memenuhi kriteria berikut:
1. Identitas Jelas. Mencantumkan nama, alamat, dan status hukum Anda (apakah sebagai Saksi atau Tersangka).
2. Alasan Pemanggilan. Harus disebutkan dengan jelas tindak pidana apa yang sedang disidik.
3. Waktu yang Wajar. Surat harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan. “Hukum tidak boleh mengejutkan warga negara. Prinsip ‘due process of law’ menuntut transparansi sejak pemanggilan pertama. Jika surat datang mendadak hari ini untuk diperiksa hari ini juga, Anda memiliki hak hukum untuk meminta penjadwalan ulang.”
Setelah memastikan surat tersebut sah, langkah berikutnya adalah memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pemeriksaan di kantor polisi. Berikut adalah “Sabuk Pengaman Hukum” Anda berdasarkan KUHAP Nasional terbaru:
1. Hak Atas Bantuan Hukum (Pasal 56 & 60). Ini adalah hak yang paling krusial. Anda berhak didampingi oleh Advokat sejak saat pemeriksaan dimulai. Di bawah UU Nomor 20 Tahun 2025, penyidik wajib menanyakan apakah Anda ingin didampingi pengacara. Jika ancaman pidananya di atas 5 tahun dan Anda tidak mampu, negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma.
2. Hak Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan (Pasal 161). Zaman intimidasi fisik maupun psikis harus berakhir. UU baru ini mempertegas bahwa keterangan yang diambil di bawah tekanan, ancaman, atau jeratan tipu muslihat tidak memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Anda berhak memberikan keterangan secara bebas dan tenang.
3. Hak Menggunakan Bahasa yang Dimengerti. Jika Anda lebih nyaman berkomunikasi dengan bahasa daerah atau memiliki keterbatasan (tuna rungu/wicara), penyidik wajib menyediakan penerjemah atau juru bahasa yang kompeten.
4. Hak Menguji Sahnya Penangkapan/Penahanan (Pre-Trial). Jika proses pemanggilan berujung pada upaya paksa yang dirasa sewenang-wenang, mekanisme Praperadilan tetap menjadi benteng utama untuk menguji validitas tindakan kepolisian tersebut.
Dalam praktik di lapangan, seringkali muncul pertanyaan: “Bagaimana jika saya tetap merasa takut bicara?”
Seorang penyidik senior di Mabes Polri yang enggan disebutkan namanya memberikan perspektif menarik. “Kami di kepolisian saat ini justru lebih terbantu jika warga paham haknya. Dengan adanya pendampingan Pengacara, proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) menjadi lebih teratur dan kecil kemungkinan terjadi komplain di kemudian hari yang bisa membatalkan berkas perkara di Jaksa,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan semangat UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengedepankan pendekatan Restorative Justice dan transparansi. Namun, masyarakat tetap harus waspada terhadap oknum yang mungkin masih menggunakan pola lama.
Sebagai Advokat, saya selalu memberikan checklist sederhana bagi Klien yang dipanggil polisi:
1. Bawa Dokumen Identitas. KTP atau paspor adalah wajib.
2. Baca BAP dengan Teliti. Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, baca setiap barisnya. Jika ada kalimat yang tidak sesuai dengan ucapan Anda, berhaklah untuk meminta revisi. Jangan pernah menandatangani kertas kosong atau naskah yang tidak Anda setujui isinya.
3. Tetap Sopan Namun Tegas. Kooperatif bukan berarti menyerahkan semua hak. Anda bisa menolak menjawab pertanyaan yang menjebak atau yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.
4. Catat Nama Penyidik. Ketahui siapa yang memeriksa Anda dan dari unit mana mereka berasal.
Perlu diingat bahwa Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2025 secara filosofis menekankan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil sekaligus melindungi martabat manusia.
Apabila polisi melakukan pemanggilan tanpa dasar laporan polisi yang jelas atau tanpa melalui tahapan penyelidikan yang sah, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai abuse of power. Warga negara dilindungi oleh konstitusi untuk menuntut profesionalitas Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Manajemen Penyidikan yang kini telah disesuaikan dengan UU terbaru.
Dipanggil polisi bukanlah vonis bersalah. Itu adalah bagian dari mekanisme mencari kebenaran dalam sistem hukum kita. Dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025, kita memasuki era di mana kekuatan hukum tidak lagi hanya milik mereka yang berkuasa, tetapi milik setiap warga yang paham akan hak-haknya.
Jangan biarkan ketidaktahuan membuat Anda kehilangan perlindungan hukum. Ingat, dalam negara hukum, suara Anda yang paling berharga adalah suara yang didasarkan pada pemahaman atas undang-undang.
Jika surat panggilan itu mendarat di meja Anda esok hari, tarik napas dalam-dalam, hubungi Advokat terpercaya, dan melangkahlah dengan kepala tegak. Karena di hadapan hukum, Anda tidak pernah sendirian.
Salam Keadilan,
Adv. Darius Leka, S.H., M.H.
______
Tentang Penulis:
Penulis adalah Advokat dan Praktisi Hukum yang aktif memberikan edukasi publik mengenai transformasi hukum nasional di Indonesia. (Red/Ig)
