SUKAMARA – Wakil Bupati Sukamara menegaskan bahwa perencanaan program pembangunan tidak boleh lagi sekadar formalitas administratif. Setiap kebijakan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat serta dijalankan secara efisien di tengah tekanan anggaran.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas tantangan efektivitas program daerah yang kerap tidak berdampak langsung di lapangan.
“Perencanaan program harus benar-benar tepat sasaran dan efisien,” tegas Wakil Bupati Sukamara.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik implisit terhadap pola lama pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya efektif.
Di sejumlah daerah, program pemerintah masih menghadapi persoalan klasik:
- tidak berbasis data yang akurat
- tidak menjawab kebutuhan prioritas masyarakat
- serta minim evaluasi hasil
Wabup menekankan bahwa tanpa perencanaan yang matang, anggaran berisiko terbuang tanpa hasil signifikan.
Ia juga menyoroti pentingnya basis data dalam penyusunan kebijakan. Tanpa dukungan data yang kuat, program pembangunan berpotensi meleset dari target.
“Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat agar semakin tepat sasaran,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Pendekatan ini menegaskan bahwa perencanaan modern tidak cukup hanya berbasis asumsi, tetapi harus berbasis evidensi.
Isu efisiensi menjadi krusial di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Setiap program dituntut tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil yang terukur.
Efisiensi di sini tidak hanya berarti penghematan, tetapi juga optimalisasi penggunaan anggaran agar menghasilkan dampak maksimal.
Meski arah kebijakan sudah ditegaskan, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala:
- kapasitas perencanaan di tingkat OPD
- koordinasi antar sektor
- serta konsistensi evaluasi program
Tanpa perbaikan di aspek ini, perencanaan yang baik berisiko tidak berjalan optimal saat eksekusi.
Penekanan pada ketepatan sasaran dan efisiensi juga berkaitan langsung dengan akuntabilitas.
Program yang tidak tepat sasaran bukan hanya merugikan anggaran, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
