Palangka Raya — Peringatan Hari Kartini di Palangka Raya diarahkan keluar dari ruang seremoni. DPRD menuntut agenda pemberdayaan perempuan dijalankan secara terukur, dengan target dan indikator kinerja yang jelas di sektor ekonomi, pendidikan, dan partisipasi publik.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Andriati Lambung, menegaskan dorongan tersebut harus diterjemahkan dalam program konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Semangat Kartini bukan hanya seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Perempuan harus berani mengambil peran dan meningkatkan kapasitas diri,” ujarnya.
DPRD menempatkan tiga prioritas: perluasan akses (pendidikan dan pekerjaan), peningkatan kapasitas (pelatihan keterampilan dan kewirausahaan), serta partisipasi (keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan).
Nenie menilai, tanpa intervensi kebijakan yang terarah, kesenjangan akan tetap bertahan.
“Perempuan hari ini adalah agen perubahan. Jika perempuan kuat dan mandiri, maka keluarga dan masyarakat juga akan semakin sejahtera,” katanya.
Pendekatan yang didorong menekankan indikator yang bisa diukur, seperti peningkatan partisipasi kerja perempuan, akses pelatihan, hingga keterlibatan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat lokal. DPRD meminta program lintas perangkat daerah disinkronkan agar tidak berjalan parsial.
Meski peluang terbuka, hambatan struktural—akses pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja—masih menjadi kendala utama. Tanpa kebijakan afirmatif dan pengawasan implementasi, pemberdayaan berisiko berhenti pada tataran wacana.
DPRD mendorong penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar, perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha perempuan, serta perlindungan kerja yang lebih inklusif. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dinilai krusial untuk mempercepat hasil.
Pemberdayaan perempuan diposisikan sebagai agenda pembangunan yang harus terukur dan berdampak—bukan sekadar simbol tahunan. Tanpa target jelas dan evaluasi berkala, kesenjangan akan terus berulang.
