SAMPIT — Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menginstruksikan percepatan pembahasan APBD Perubahan 2026 untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan anggaran menghadapi potensi kemarau panjang dan dampaknya.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi teknis terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Pemerintah daerah diminta bergerak lebih cepat agar ruang fiskal tersedia sebelum kondisi darurat terjadi.
“Berkaitan dengan rapat pembahasan perubahan anggaran, saya instruksikan BKAD berkoordinasi dengan Pj Sekda agar dipercepat,” tegas Halikinnor.
Ia menekankan, percepatan ini penting agar pemerintah tidak terjebak pada keterbatasan anggaran saat menghadapi situasi darurat, terutama ketika kebutuhan melebihi alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kalau memang dibutuhkan, kita bisa berkonsultasi ke provinsi agar bisa mendahului perubahan anggaran,” ujarnya.
Langkah ini juga dipicu prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang, bahkan disebut sebagai salah satu yang terpanas dalam 30 tahun terakhir. Kondisi tersebut berpotensi memicu karhutla, krisis air bersih, hingga gangguan layanan dasar masyarakat.
Selain faktor cuaca, tekanan anggaran juga datang dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada biaya operasional di lapangan.
“Yang dulu bisa dapat 100 liter, sekarang bisa 50 liter saja. Otomatis anggarannya membengkak,” kata Halikinnor.
Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun rencana aksi dan kebutuhan anggaran secara rinci agar respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan cepat dan terukur.
Percepatan pembahasan APBD Perubahan ini menjadi langkah strategis Pemkab Kotim untuk memastikan kesiapan fiskal, sekaligus meminimalkan dampak bencana yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini.
